Penegakan Kasus Manipulasi Perdagangan Saham PANR dan Perintah Pengembalian Rp5,07 Miliar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serius di industri pasar modal Indonesia. Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP 217/DKPU/OJK/X/2026 tertanggal 4 November 2026, regulator menetapkan sanksi terhadap tiga perkara terpisah yang meliputi manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian informasi menyesatkan dalam laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh perantara pedagang efek.
Dalam perkara transaksi saham PANR untuk periode perdagangan 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023, OJK menyatakan adanya pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 34 dan angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia melalui pola transaksi terkoordinasi yang bertujuan membentuk gambaran semu serta memengaruhi pembentukan harga efek di Bursa Efek Indonesia.
Pemeriksaan OJK mendeteksi adanya komunikasi intensif antarpihak guna mengondisikan pergerakan harga saham PANR dengan memanfaatkan 20 rekening efek nasabah di berbagai perusahaan perantara pedagang efek. Berdasarkan kalkulasi OJK, keuntungan tidak sah yang dihimpun dari skema tersebut mencapai Rp5.073.291.914,00. Atas temuan ini, OJK memerintahkan Satrijanto Tirtawisata mengembalikan dana keuntungan tidak sah senilai Rp5,07 miliar ke kas negara. Sementara itu, Melani dan Upita Amalia dijatuhi sanksi larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon masing-masing selama lima tahun. OJK turut memerintahkan penutupan 18 rekening efek terkait di belasan perusahaan sekuritas, termasuk PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Waterfront Sekuritas.
Sanksi Denda Rp2,475 Miliar terhadap Tiga Anggota Direksi BOGA Terkait Dana IPO
Selain penindakan manipulasi harga saham, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif kepada jajaran manajemen puncak PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). Sanksi ini dialamatkan kepada tiga anggota Direksi perseroan yang menandatangani Laporan Keuangan Tahunan BOGA periode tahun 2017 hingga 2020, yaitu Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.
Hasil pemeriksaan regulator membuktikan adanya penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pos pencatatan uang muka pada laporan keuangan perseroan. Pos tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) yang semestinya dilaporkan secara transparan kepada publik dan otoritas. Tindakan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 107 UUPM juncto Pasal 22 angka 48 UUP2SK terkait kewajiban penyampaian laporan yang benar dan tidak menyesatkan.
Atas pelanggaran keterbukaan laporan keuangan tersebut, masing-masing dari ketiga direktur tersebut dikenakan denda administratif perorangan sebesar Rp825.000.000,00, sehingga total denda yang wajib disetorkan ke kas negara mencapai Rp2.475.000.000,00 (Rp2,475 miliar). Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menegaskan bahwa direksi emiten memegang tanggung jawab fidusia penuh untuk memastikan keandalan serta integritas laporan keuangan sebagai basis utama keputusan investasi publik.
Larangan Beraktivitas 10 Tahun bagi Lianiwati atas Transaksi Tanpa Mandat Nasabah
Pada kasus ketiga, regulator menetapkan perintah tindakan tertentu yang tegas terhadap Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dengan nomor izin KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018. Pemeriksaan OJK mendapati bahwa Lianiwati secara sengaja memalsukan laporan portofolio nasabah dan mengeksekusi transaksi penjualan saham tanpa adanya instruksi maupun persetujuan tertulis dari pemilik rekening efek.
Tindakan tersebut melanggar Pasal 107 UUPM, ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Bapepam Nomor V.E.1 yang kini ditegaskan dalam Pasal 10 huruf b Peraturan OJK (POJK) Nomor 3/POJK.04/2020, serta Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 mengenai standar integritas aparatur pasar modal. Penjualan aset saham nasabah secara sepihak dan rekayasa portofolio dipandang sebagai pelanggaran integritas berat yang merusak kepercayaan mendasar nasabah terhadap industri perantara pedagang efek.
Mempertimbangkan bobot pelanggaran dan risiko sistemik terhadap kepercayaan investor ritel, OJK menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di seluruh industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 (sepuluh) tahun kepada Lianiwati. OJK menggarisbawahi bahwa pemegang izin profesi pasar modal wajib mengedepankan prinsip perlindungan aset pemodal di atas segala kepentingan pribadi maupun komisi perantara.
Perspektif Analisis Transaksi T2T dan Pengawasan Integritas Pasar
Dari sudut pandang analisis pasar modal Trader to Trader (T2T), rilis penetapan sanksi oleh OJK pada 4 November 2026 menegaskan urgensi kewaspadaan pelaku pasar terhadap anomali volume dan pergerakan harga semu pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil. Skema penciptaan likuiditas buatan antarrekening yang terafiliasi kerap meninggalkan jejak pada data transaksi bursa, seperti perputaran lot besar tanpa perpindahan kepemilikan riil (wash sale) dan transaksi silang (crossing) di luar kewajaran dinamika penawaran dan permintaan.
Bagi pelaku pasar harian dan investor mandiri, kasus manipulasi perdagangan saham PANR serta ketidakakuratan pelaporan dana IPO BOGA menjadi pengingat penting untuk selalu mengombinasikan analisis pergerakan arus dana (broker summary dan running trade) dengan verifikasi audit fundamental berkala. Pelaku pasar diimbau menghindari keputusan berbasis lonjakan harga mendadak yang tidak ditopang oleh fundamental riil, serta secara berkala memvalidasi kepemilikan efek pribadi melalui platform monitoring kustodian resmi seperti KSEI Akses guna mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak ketiga.
Seluruh ringkasan fakta regulasi dalam berita ini dihimpun langsung dari siaran pers resmi Otoritas Jasa Keuangan (SP 217/DKPU/OJK/X/2026) serta keterbukaan informasi publik untuk tujuan edukasi dan peningkatan kewaspadaan pasar modal. Artikel ini murni bersifat informatif dan bukan merupakan anjuran, penawaran, rekomendasi investasi personal, maupun proyeksi keuntungan atas efek tertentu.
Sumber utama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ↗ — cnbcindonesia.com ↗ — investasi.kontan.co.id ↗