OJK Jatuhkan Sanksi Administratif pada Tujuh Emiten dan Manajemen, Total Denda Capai Rp6,39 Miliar

Penegakan Disiplin Pasar Modal: OJK Rilis Sanksi Administratif Tujuh Emiten

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan tata kelola dan transparansi industri pasar modal domestik. Melalui dokumen resmi Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditandatangani Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Khoirul Muttaqien tertanggal 6 November 2026, regulator menetapkan sanksi administratif terhadap tujuh emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) beserta jajaran direksi, akuntan publik, dan penilai independen yang terafiliasi.

Ketujuh emiten yang dijatuhi sanksi tersebut adalah PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS). Pelanggaran yang ditemukan otoritas mencakup berbagai spektrum mendasar dalam keterbukaan pasar, mulai dari ketidakandalan pos aset material dalam laporan keuangan, pengabaian prosedur transaksi afiliasi dan transaksi material, hingga kelalaian menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan.

Dalam putusan ini, total akumulasi denda moneter yang dijatuhkan regulator kepada korporasi dan para pihak terkait mencapai Rp6.390.000.000 (Rp6,39 miliar), disertai penetapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Langkah disipliner ini mencerminkan komitmen OJK dalam memperkuat keandalan data pelaporan serta kepatuhan hukum emiten bursa secara berkelanjutan.

Rincian Pelanggaran: Ketidakandalan Pos Aset Laporan Keuangan hingga Prosedur Transaksi Afiliasi

Berdasarkan pengumuman resmi OJK, sanksi denda administratif terbesar dikenakan kepada emiten jasa konstruksi PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) dengan total denda korporasi mencapai Rp2,7 miliar. Nilai tersebut merupakan gabungan dari dua sanksi denda masing-masing sebesar Rp1,35 miliar atas pelanggaran Pasal 69 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.7, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, PSAK 201 (Penyajian Laporan Keuangan), serta PSAK 216 (Aset Tetap). OJK menemukan bahwa pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, dan LKTT 2025 ASLI terdapat pos aset bernilai material yang tidak dapat diyakini keandalan nilai maupun informasinya berdasarkan dokumen pendukung.

Tidak hanya menyasar korporasi, OJK juga menjatuhkan denda tanggung renteng senilai Rp645 juta kepada tiga anggota Direksi ASLI periode terkait, yaitu Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, atas tanggung jawab pengakuan aset material tersebut. Selain itu, Akuntan Publik Arief Prima selaku auditor atas LKT 2024 ASLI dijatuhi denda administratif sebesar Rp107,5 juta karena melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana diubah UU P2SK) serta sejumlah standar audit pokok, meliputi prosedur analitis (SA 520), perencanaan audit (SA 300), respons terhadap risiko (SA 330), sampling audit (SA 530), bukti audit (SA 500), hingga dokumentasi audit (SA 230).

Pada klaster pelanggaran transaksi afiliasi, BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan anak perusahaannya PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) masing-masing dikenai denda administratif sebesar Rp450 juta. Kedua entitas dinyatakan melanggar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 42/POJK.04/2020 karena tidak mematuhi prosedur transaksi afiliasi atas pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan). Berkenaan dengan kasus tersebut, dua penilai publik independen, Toto Suharto dan Syaiful Hasan, masing-masing dikenai denda Rp65 juta karena baru menerbitkan pendapat kewajaran (fairness opinion) setelah transaksi tertanggal 31 Januari 2025 tersebut terjadi.

Sementara itu, PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) dijatuhi denda Rp925 juta karena melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 dengan tidak menjalankan prosedur transaksi material yang sekaligus berstatus transaksi afiliasi atas penerimaan fasilitas pinjaman perusahaan. Adapun PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan entitas distribusinya PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) masing-masing didenda Rp200 juta dan Rp75 juta atas pelanggaran prosedur transaksi afiliasi dalam transaksi jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global.

Terakhir, pada kasus tata kelola rapat emiten, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) dikenai sanksi peringatan tertulis karena tidak menyelenggarakan RUPST untuk empat tahun buku berturut-turut, yakni tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Atas kelalaian tata kelola ini, tiga anggota direksi LMAS periode 2022, yakni Ibin Bachtiar selaku Direktur Utama, Itek Bachtiar selaku Direktur, dan Edwin Lim selaku Direktur, dikenai denda tanggung renteng sebesar Rp712,5 juta.

Signifikansi Kepatuhan Korporasi dan Perspektif Analisis T2T

Gelombang sanksi administratif OJK ini membawa pesan penting mengenai arah pengawasan pasar modal Indonesia yang kian ketat, objektif, dan tanpa pandang bulu terhadap entitas skala menengah maupun konglomerasi besar dan BUMN. Berdasarkan pembacaan data dan pengamatan Trader to Trader (T2T), peristiwa penegakan regulasi ini menghadirkan tiga catatan strategis bagi pelaku pasar modal:

Pertama, penguatan verifikasi atas kualitas laporan keuangan. Sanksi berat pada kasus ASLI yang menyasar emiten, jajaran direksi, hingga akuntan publik menegaskan bahwa otoritas tidak menoleransi penggelembungan atau ketidakpastian nilai aset fisik tanpa dokumen pendukung yang sah. Bagi investor dan analis pasar, ini menggarisbawahi perlunya menelaah catatan kaki laporan keuangan secara mendalam serta memperhatikan rekam jejak transparansi manajemen emiten lapis kedua dan ketiga.

Kedua, penegakan prosedur transaksi internal grup secara preventif. Putusan atas transaksi shareholder loan pada ADHI-ADCP serta pengalihan aset internal pada grup KLBF-EPMT menegaskan bahwa prosedur opini kewajaran dari penilai independen wajib diselesaikan sebelum transaksi direalisasikan (ex-ante), bukan sebagai formalitas administratif susulan (ex-post). OJK menunjukkan ketegasan bahwa transaksi intra-grup tetap wajib tunduk pada asas kewajaran demi melindungi kepentingan pemegang saham publik minoritas.

Ketiga, kewajiban pemenuhan hak-hak dasar pemegang saham melalui RUPST. Sanksi peringatan serta denda tanggung renteng kepada direksi LMAS menegaskan bahwa penyelenggaraan RUPST tahunan bukan sekadar formalitas kalender perusahaan, melainkan kewajiban hukum fundamental untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan modal pemegang saham.

Ulasan ini disusun berdasarkan Pengumuman Resmi Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-4/PM.2/2026 serta data keterbukaan pasar modal terverifikasi per November 2026 sebagai sarana informasi dan edukasi pasar, bukan merupakan anjuran membeli atau menjual efek tertentu.